Tugas dan Fungsi

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  3. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  6. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  8. Uraian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:
  9. mempersiapkan program dan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas;
  10. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas instansi terkait dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
  12. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  13. membagi habis tugas kedinasan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan Dinas mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;
  14. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  15. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  16. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;
  17. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  19. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsure staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  4. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  7. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:
  8. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  10. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dan sub Bidang dalam lingkup badan;
  11. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
  12. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan;
  13. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
  14. melakukan penilaian prestasi kerja para sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  15. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
  16. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;
  18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan
  1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup sub bagian;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
  8. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
  9. menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengelolaan administrasiumum dan kepegawaian;
  10. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan badan;
  11. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian di lingkungan badan;
  12. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
  13. melaksanakan urusan rumah tangga badan;
  14. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak;
  15. menginventarisasi masalah-masalah dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
  16. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan program;
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
  18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup sub bagian;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
  8. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut:
  9. menyusun, merumuskan program kerja Dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
  10. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional dinas;
  11. menyusun daftar usulan kegiatan;
  12. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA dinas;
  13. melaksanaan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana, dan pengelolaan keuangan dinas;
  14. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
  15. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
  16. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
  17. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  18. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  19. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
  20. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;
  21. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
  22. menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD;
  23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
  24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
  1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
  6. pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
  8. Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai berikut:
  9. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja pada Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  10. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
  11. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan denganbidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
  12. membagi habis tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakankepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  13. menerima laporan usulan dan saran yang diberikan oleh bawahan terkait tentang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakanagar dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja selanjutnya;
  14. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  15. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  16. membuat kerja sama dengan berbagai unit kerja yang ada agar dapat membantu kelancaran suksesnya pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  17. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  1. Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
  2. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi dan Penggerakan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagai berikut:
  9. melakukan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi advokasi dan penggerakan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. menyusun bahan advokasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. melaksanakan advokasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
  13. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  14. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  15. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi advokasi dan penggerakan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  16. membagi habis tugas seksi pendaftaran, kepada aparatur non structural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  17. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  18. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  19. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagai berikut:
  9. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kerja Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. menyusun konsep pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
  12. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
  13. melaksanakan pembinaan tenaga PKB/PLKB dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB;
  14. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan serta monitoring dan evaluasi Tenaga Lini Lapangan;
  15. memberikan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi Kader KB;
  16. mengevaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi Kader KB;
  17. penyusunan instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKB/PLKB dan Kader KB;
  18. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  19. membagi habis tugas seksi pendaftaran, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  20. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  21. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  22. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
  2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai berikut :
  9. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam rangka penyusunanrencana program dan petunjuk teknis kerja Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. menyusun bahan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
  12. melaksanakan pengolahan, analisis data kependudukan dan keluarga berencana;
  13. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten;
  14. menganalisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
  15. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  16. membagi habis tugas seksi pendaftaran, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  17. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  18. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  19. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Keluarga Berencana.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
  6. pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
  8. Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagai berikut:
  9. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja pada Bidang Keluarga Berencana untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  10. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang distribusi alokon, jaminan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan KB di Bidang Keluarga Berencana agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
  11. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Keluarga Berencana sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
  12. membagi habis tugas pada Bidang Keluarga Berencana kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  13. menerima laporan usulan dan saran yang diberikan oleh bawahan terkait tentang Bidang Keluarga Berencanaagar dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja selanjutnya;
  14. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  15. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana;
  16. membuat kerja sama dengan berbagai unit kerja yang ada agar dapat membantu kelancaran suksesnya pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana;
  17. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  1. Seksi Distribusi Alkon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi Alkon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
  2. Seksi Distribusi Alkon mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Distribusi Alkon.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Alkon menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi Alkon sebagai berikut :
  9. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang keluarga berencana dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi distribusi alokon untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi distribusi alokon dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alokon;
  12. melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon;
  13. menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB;
  14. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi distribusi alokon dan informasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  15. membagi habis tugas seksi distribusi alokon, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  16. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  17. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  18. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB sebagai berikut :
  9. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang keluarga berencana dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi jaminan pelayanan KB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi jaminan pelayanan KB dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. penggerakan pelayanan MKJP;
  12. pelayanan ayoman komplikasi berat MKJP;
  13. pelayanan ayoman kegagalan penggunaan kontrasepsi;
  14. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi jaminan pelayanan KB agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  15. membagi habis tugas seksi jaminan pelayanan KB kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  16. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  17. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  18. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Pembinaan Kesertaan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang keluarga berencana dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi pembinaan kesertaan KB  untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi pembinaan kesertaan KB dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;
    4. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB;
    5. meningkatkan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    6. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non sruktural umum di lingkungan seksi dokumentasi dan evaluasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
    7. membagi habis tugas seksi dokumentasi dan evaluasi kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
    8. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunaan program lebih lanjut;
    9. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    10. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
  6. pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
  8. Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:
  9. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja pada Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  10. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dan bina ketahanan remaja, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
  11. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  12. membagi habis tugas pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  13. menerima laporan usulan dan saran yang diberikan oleh bawahan terkait tentang Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaagar dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja selanjutnya;
  14. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  15. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  16. membuat kerja sama dengan berbagai unit kerja yang ada agar dapat membantu kelancaran suksesnya pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  17. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  1. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :
  2. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi pemberdayaan keluarga sejahtera untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  3. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  4. menyusun program pengembangan kelompok usaha ekonomi keluarga;
  5. melaksanakan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga
  6. menyusun bahan pengembangan administrasi keuangan dan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;
  7. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  8. membagi habis tugas seksi pendaftaran, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  9. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  10. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  11. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  2. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagai berikut :
  9. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi perkawinan dan perceraian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasseksi bina ketahanan remaja dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. melaksanakan program bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan jalur masyarakat;
  12. memimpin, mengarahkan dan memotivasi memantau aparatur non struktural umum di lingkungan seksi bina ketahanan remaja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
  13. membagi habis tugas seksi ketahanan remaja kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  14. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  15. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  16. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
  4. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
  5. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
  6. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup seksi;
  7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  8. Uraian tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagai berikut :
  9. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi bina ketahanan keluarga balita,anak dan lansia dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  10. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  11. menyusun dan mengembangkan program pembinaan keluarga balita, anak dan lansia;
  12. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  13. membagi habis tugas seksi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  14. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  15. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.